Aroma Konspirasi Menilep Anggaran: Puluhan Paket PL DCKTR Kabupaten Bekasi Disorot, Praktik “Ijon” Kembali Menghantui?

BEKASI — SIM Com

Aroma tak sedap kembali menyeruak dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Puluhan paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 diduga kuat sarat praktik konspirasi dan persekongkolan jahat.

Proyek-proyek tersebut diluncurkan secara serentak di ujung tahun anggaran dengan mengabaikan kaidah-kaidah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik ini dinilai menabrak aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perusahaan Bermasalah Legalitas Borong Paket, Satu Kendali?

Dugaan konspirasi ini pertama kali diendus oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP). Ketua LSM LINAP, Baskoro, membeberkan hasil penelusuran investigasi timnya di lapangan yang menemukan kejanggalan masif dalam proses penunjukan penyedia jasa.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah perusahaan yang secara hukum dan legalitas sedang bermasalah justru mulus melenggang dan memborong puluhan paket proyek di DCKTR.

“Berdasarkan hasil investigasi tim, kami menemukan indikasi kuat adanya konspirasi terstruktur di DCKTR. Perusahaan-perusahaan yang notabene diduga berada dalam satu kendali berhasil meloloskan diri untuk menggarap puluhan paket sekaligus,” ujar Baskoro saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

Baskoro merinci, sedikitnya ada tiga perusahaan yang mendapat sorotan tajam karena tetap diganjar proyek meski status legalitas Sertifikat Badan Usaha (SBU) mereka bermasalah:

  1. PT Tiga Pilar Utama (TPU): Mendapatkan alokasi 4 paket PL secara bersamaan, padahal sejak awal peluncuran hingga jadwal penandatanganan kontrak pada November 2026, status SBU perusahaan ini berada dalam posisi “Proses Sanksi”.
    2.*CV La Rosa Berkarya (LRB): Mendapatkan 4 paket PL, padahal data resmi di LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) menunjukkan bahwa SBU perusahaan ini sudah dibekukan dan dicabut.
  2. PT Ro Martabe (RM): Mendapatkan 1 paket PL, dengan kondisi SBU yang juga tengah berada dalam **proses sanksi.

SBU Bermasalah Tapi Lolos Kontrak, Ada Apa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?

Lebih lanjut, Baskoro menjelaskan bahwa sanksi atau pembekuan SBU lazimnya terjadi akibat pelanggaran administratif yang terdeteksi oleh sistem LPJK. Pelanggaran tersebut umumnya meliputi masa berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) tenaga ahli yang sudah habis, atau tenaga kerja konstruksi yang terdeteksi “ganda” dan bekerja di perusahaan lain.

Secara regulasi, perusahaan dengan status SBU bermasalah, dalam proses sanksi, atau dibekukan, mutlak tidak memenuhi syarat kualifikasi dan tidak berhak menandatangani kontrak kerja.

Pertanyaannya, bagaimana bisa perusahaan yang secara sistem berstatus sanksi dan dicabut SBU-nya tetap lolos verifikasi, bahkan dihadiahi hingga empat paket sekaligus? Ini jelas melanggar SOP pengadaan dan mengindikasikan adanya ‘persekongkolan sistematis’ antara oknum pejabat pengadaan dengan pihak rekanan,”* tegas Baskoro dengan nada tinggi.

Bayang-bayang Hitam “Ijon” Proyek dan Ancaman Pelaporan ke APH

Kasus ini sontak memantik memori publik Kabupaten Bekasi pada skandal korupsi yang belum lama berlalu. Mengingat belum genap satu tahun wilayah Kabupaten Bekasi diguncang Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap “ijon” proyek di pengujung tahun 2025, dugaan praktik serupa kini kembali menghantui instansi-instansi teknis di lingkup Pemkab Bekasi.

Praktik ijon proyek—di mana anggaran disetorkan atau dijanjikan di muka sebelum proyek dikerjakan—kerap menjadi celah empuk bagi oknum pejabat pemburu renten untuk meraup keuntungan pribadi di akhir tahun anggaran.
Menyikapi temuan ini, LSM LINAP memastikan tidak akan tinggal diam. Pihaknya dalam waktu dekat akan secara resmi memboyong temuan data investigasi tersebut ke meja Aparat Penegak Hukum (APH), baik kejaksaan maupun kepolisian, agar tabir konspirasi di tubuh DCKTR Kabupaten Bekasi tersingkap secara terang-benderang.

“Kami akan terus menindaklanjuti temuan ini dan menyerahkan seluruh bukti permulaan kepada APH. Jangan sampai akhir tahun anggaran dijadikan ‘musim panen’ bagi para pemburu proyek ilegal di atas penderitaan rakyat Bekasi,”* pungkas Baskoro.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi saat dikonfirmasi melalui pejabat terkait belum memberikan tanggapan resmi.( TIM)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *