Cibinong, SJM.
Dinas pendidikan yang seharusnya memberikan informasi yang mendidik dan akuntabel serta transparan kepada masyarakat. NAMUN , untuk beberapa kali media SJM mengirimkan surat konfirmasi seputar kinerja Dinas pendidikan yang di anggap sangat penting untuk di ketahui masyarakat kabupaten Bogor terlebih kepada para orangtua Siswa. Adapun yang di tanyakan oleh media SJM kepada kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas maupun Bidang – bidang yang berkaitan dengan kinerja Dinas pendidikan, tapi tidak satu pun Konfirmasi tersebut di jawab secara akuntabel , terbuka dan Mendidik, akan tetapi jawaban -jawaban Surat konfirmasi dan klarifikasi dari media justru hanya di jawab dengan menyuguhkan dasar hukum dari persoalan yang sedang di konfirmasi , seakan semua petunjuk dan realisasi dari dasar hukum tersebut telah di lakukan oleh dinas pendidikan secara utuh.
Adapun yang di konfirmasi media ini dari tahun 2024 yang lalu salah satunya adalah seputar PPDB , dan saat ini juga media ini sedang konfirmasi terkait Implementasi Kurikulum pendidikan yang diduga hanya dilakukan dengan Semaunya saja , karena ketika di tanyakan , apakah Nomenklatur yang ada dalam kurikulum pendidikan yang di terapkan di sekolah di kabupaten Bogor itu di biayai oleh pemerintah atau tidak , sebab banyak kegiatan di sekolah yang di diminta dari orangtua , selain itu , media ini juga menanyakan seputar pengadaan TV digital dan realisasi bantuan PIP , maupun realisasi Dana BOS Pusat dan BOS Daerah yang diduga realisasinya tumpang tindih , dimana saat ini sedang masuk konsentrasi Media SJM .
Memperhatikan Jawaban surat yang selalu bersifat Template Link Dasar hukum , sangat terlihat ketidakmampuan pejabat di dinas pendidikan yang seharusnya dapat menjelaskan siapa , dan bagaimana kategori dan persyaratan penerima PIP , artinya Dinas Pendidikan tidak boleh hanya mengcopy paste dari Dinsos. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan kabupaten Bogor tidak ada upaya melakukan perbaikan kinerja bahkan akhir-akhir ini lebih Cenderung Menghindar dari Wartawan , yang seharusnya media tersebut di jadikan sebagai pintu awal untuk mencegah terjadinya Penyelewengan anggaran. ( WMarp )
