SIM BEKASI — Pengelolaan RSUD CAM Kota Bekasi menjadi sorotan setelah muncul keluhan terkait dugaan pemotongan remunerasi karyawan, kondisi fasilitas gedung yang dilaporkan mengalami kerusakan, hingga tuntutan transparansi penggunaan anggaran rumah sakit.
Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa pemotongan remunerasi karyawan dipersoalkan karena dinilai belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar kebijakan dan mekanisme penghitungannya.
“Beban kerja karyawan cukup tinggi, tetapi kebijakan pemotongan remunerasi justru menimbulkan pertanyaan. Kami berharap pihak manajemen memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak menimbulkan keresahan,” ujar sumber tersebut.
Sorotan serupa disampaikan Herman Sugianto, Ketua LSM Forkorindo Bekasi Raya. Ia mempertanyakan efektivitas anggaran pemeliharaan gedung dan fasilitas rumah sakit yang disebut mencapai sekitar Rp30 miliar.
Menurut Herman, masih adanya laporan kerusakan fasilitas, termasuk sarana sanitasi, perlu menjadi bahan evaluasi manajemen. Ia meminta agar realisasi anggaran pemeliharaan diperiksa dan dibandingkan dengan kondisi fasilitas di lapangan.
“Kalau anggaran pemeliharaan mencapai puluhan miliar rupiah, tentu perlu ada keterbukaan mengenai peruntukan dan realisasinya. Kami meminta agar penggunaan anggaran tersebut dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Herman.
Selain persoalan fasilitas, Herman juga menyoroti dugaan pemotongan remunerasi dan intimidasi terhadap karyawan oleh jajaran pimpinan rumah sakit. Ia meminta pihak terkait menelusuri kebenaran informasi tersebut, mengingat kondisi kerja tenaga kesehatan berkaitan erat dengan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, ia turut meminta transparansi terhadap belanja rumah sakit, termasuk pengadaan obat-obatan, CT Scan, serta fasilitas penunjang lainnya yang menggunakan anggaran bernilai besar.
Herman mendorong dilakukannya pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, kewajaran harga, spesifikasi barang, serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Namun, dugaan penyimpangan maupun potensi kerugian keuangan negara tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
KONFIRMASI KEPADA DIREKSI BELUM MENDAPAT TANGGAPAN
Untuk memenuhi prinsip
keberimbangan pemberitaan, TIM telah berupaya meminta konfirmasi kepada Direktur Utama RSUD CAM Kota Bekasi, dr. Niken, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan.
Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Direktur Bidang Pelayanan, dr. Sudirman. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons yang diterima media ini.( TIM)
