
SIM BEKASI— Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat Tahun Ajaran 2026/2027 melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (PTO) di SMA Negeri 5 Tambun Selatan terus menuai sorotan tajam. Dalih pihak sekolah yang menolak membuka rincian proses verifikasi faktual dengan alasan perlindungan data pribadi justru dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Berdasarkan hasil penelusuran redaksi Suara Indonesia Membangun, verifikasi data lapangan, serta aduan masyarakat, ditemukan indikasi ketidaksesuaian pada proses kelulusan sejumlah calon murid baru jalur PTO di sekolah yang berlokasi di kawasan Grand Wisata, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan tersebut.
Anomali Asal Sekolah dan Uji Keabsahan Surat Tugas
Dalam petunjuk teknis (Juknis) SPMB Jawa Barat, jalur PTO mewajibkan bukti berupa surat penugasan resmi dari instansi, lembaga, atau perusahaan tempat orang tua/wali bekerja yang disertai dokumen perpindahan domisili sah. Namun, penelusuran menemukan adanya peserta yang dinyatakan lolos jalur PTO meski tercatat berasal dari sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.
Guna menguji akuntabilitas proses tersebut, redaksi Suara Indonesia Membangun melayangkan surat konfirmasi resmi bernomor 171/SKK.SIM/IX/2026 pada September 2026 kepada Kepala SMAN 5 Tambun Selatan. Surat itu memuat 12 poin pertanyaan krusial terkait mekanisme verifikasi enam peserta didik jalur PTO—masing-masing berinisial RPB, SAA, AKS, GAS, AF, dan AP—yang berasal dari sejumlah SMP di wilayah Bekasi dan Setu, termasuk mempertanyakan apakah panitia melakukan verifikasi faktual langsung ke instansi penerbit surat tugas.
Dalih Data Pribadi Dinilai Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 17 UU KIP
Merespons surat konfirmasi tersebut, pihak SMAN 5 Tambun Selatan menyampaikan jawaban tertulis pada 16 Oktober 2026 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab SPMB, Drs. Maman Rukmana. Pihak sekolah menyatakan berkas keenam peserta telah diloloskan sistem, namun menolak membuka rincian proses verifikasi maupun bukti konfirmasi keabsahan surat tugas dengan alasan perlindungan data pribadi.
“Identitas dan dokumen pribadi peserta didik serta orang tua/wali, termasuk isi surat penugasan, merupakan data pribadi yang wajib kami lindungi. Oleh karena itu, kami tidak dapat membuka salinan dokumen maupun rincian proses verifikasi masing-masing peserta kepada pihak di luar yang berwenang,”* tulis pihak sekolah dalam poin keempat surat balasannya.
Sikap tertutup tersebut dinilai keliru dalam menafsirkan regulasi dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta kepentingan publik merupakan “Informasi Publik” yang wajib dapat diakses masyarakat.
Sebagai sekolah negeri yang dibiayai APBN/APBD, SMAN 5 Tambun Selatan adalah Badan Publik. Permintaan konfirmasi terkait prosedur verifikasi faktual dan keabsahan pengambilan keputusan panitia bukanlah rahasia pribadi siswa, melainkan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan layanan pendidikan publik. Terlebih, mekanisme pengujian keabsahan dokumen dalam proses SPMB tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 17 UU KIP .

DPP TOPAN-RI Angkat Bicara: Siap Kawal ke Ranah Hukum
Polemik dugaan kejanggalan kuota PTO dan ketertutupan informasi publik di SMAN 5 Tambun Selatan ini turut memicu reaksi keras dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Team Operasional Penyelamat Asset Negara Republik Indonesia (DPP TOPAN-RI). yang juga berprofesi sebagai advokat (lawyer), Sumondang Simangunsong, S.H., M.H., angkat bicara dan menyatakan kesiapannya mengawal persoalan ini hingga ke ranah hukum.
“Jika terbukti adanya dugaan manipulasi data dan permufakatan jahat yang dilakukan oknum panitia SPMB SMAN 5 Tambun Selatan, apalagi disertai permainan jual beli bangku yang secara nyata merampas hak pendidikan anak-anak lain yang berhak, maka kami dari DPP TOPAN-RI siap mengawal penuh dan melaksanakan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Sumondang Simangunsong, S.H., M.H.
Ancaman Pidana Pemalsuan Surat dan Desakan Audit Inspektorat
Pola verifikasi yang hanya berfokus pada pemeriksaan berkas di atas meja tanpa pengecekan faktual dinilai rentan membuka celah penyalahgunaan kuota PTO. Jika di kemudian hari terbukti terjadi rekayasa atau pemalsuan surat keterangan kerja dalam proses SPMB, praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Senada dengan hal itu, Kepala Biro Bekasi Raya dan DKI Jakarta Suara Indonesia Membangun , Sangap Napitupulu, menegaskan bahwa transparansi verifikasi merupakan kunci untuk membuktikan tidak adanya praktik curang.
“Jalur PTO bukan jalur karpet merah bagi pihak-pihak yang mencoba merekayasa dokumen demi mendapatkan kursi di sekolah negeri favorit. Setiap satu kursi yang lolos secara tidak sah, ada hak anak berprestasi atau anak dari keluarga yang benar-benar mengalami mutasi kerja yang terampas,” ujar Sangap.
Lantaran jawaban pihak sekolah dinilai belum menjawab substansi verifikasi faktual serta berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi publik, persoalan ini telah ditembuskan kepada Gubernur Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, serta Ombudsman RI.
Masyarakat dan pegiat antikorupsi mendesak Inspektorat serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh berkas jalur PTO di SMAN 5 Tambun Selatan Tahun Ajaran 2026/2027, guna memastikan proses penerimaan murid baru berjalan bersih, transparan, dan berkeadilan. (TIM)
