SPMB Jalur PTO SMAN 3 Tambun Selatan Diduga Bermasalah: Siswa Tetangga Sekolah Lolos Jalur Pindah Tugas, Kepsek dan Panitia Bungkam, Kepala KCD Rina Parlina Buang Badan.

SIM BEKASI — Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat Tahun Ajaran 2026/2027 jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (PTO) di SMAN 3 Tambun Selatan terindikasi kuat menyimpang dari nalar aturan. Di balik tertutupnya informasi panitia sekolah, mencuat temuan peserta didik yang dinyatakan lolos melalui jalur khusus PTO, namun secara faktual berasal dan berdomisili dari wilayah yang berdekatan langsung dengan lingkungan SMAN 3 Tambun Selatan.

Kejanggalan kasatmata ini memantik pertanyaan keras terhadap integritas Kepala SMAN 3 Tambun Selatan dan jajaran panitia SPMB: atas dasar logika dan verifikasi macam apa siswa yang tinggal di sekitar sekolah bisa diloloskan melalui jalur perpindahan tugas orang tua?

Bukannya membuka data dan menjelaskan mekanisme pemeriksaan berkas kepada publik, Kepala SMAN 3 Tambun Selatan dan panitia justru memilih bungkam seribu bahasa. Surat konfirmasi resmi Media Suara Indonesia Membangun bernomor 172/SKK.SIM/IX/2026 diabaikan tanpa jawaban substantif hingga naskah ini naik cetak.

KCD Wilayah III Buang Badan: Rina Parlina Lepas Tangan di Tengah Dugaan Kejanggalan

Alih-alih turun tangan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas dugaan penyimpangan di satuan pendidikan wilayah kerjanya, pimpinan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III justru mempertontonkan sikap menghindar dan terkesan buang badan.

Saat dikonfirmasi Suara Indonesia Membangun melalui pesan WhatsApp terkait polemik jalur PTO di Wilayah nya , Kepala KCD Pendidikan Wilayah III, Rina Parlina , melempar kembali persoalan tersebut ke pihak sekolah tanpa sedikit pun menyentuh tanggung jawab pengawasan lembaganya.

“Walaikumsalam silakan ke sekolah untuk SPMB kewenangan di sekolah,* tulis Rina Parlina dalam pesan singkatnya.

Jawaban normatif tersebut dinilai sebagai bentuk lepas tangan pimpinan KCD di tengah mencuatnya dugaan kecurangan administratif. Ketika pihak sekolah membisu dan menutup akses konfirmasi media, sikap Kepala KCD yang justru menyuruh wartawan kembali ke sekolah yang bungkam merupakan preseden buruk bagi akuntabilitas birokrasi pendidikan di Jawa Barat.

Kepsek dan Panitia Didesak Buka Berkas: Jangan Jadikan Jalur PTO Jalur “Siluman”

Dalam kerangka Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB Jawa Barat Tahun Ajaran 2026/2027, jalur PTO merupakan afirmasi khusus bagi calon murid yang orang tua atau walinya benar-benar mengalami mutasi kerja resmi dari luar daerah, yang wajib dibuktikan dengan surat tugas sah dari instansi/perusahaan serta dokumen perpindahan domisili yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lolosnya peserta didik yang berdomisili berdekatan dengan SMAN 3 Tambun Selatan melalui jalur PTO memunculkan dugaan kuat adanya kelalaian verifikasi yang disengaja atau dugaan kongkalikong untuk mengakali ketatnya kuota jalur domisili dan prestasi. Kepala sekolah dan panitia tidak bisa berlindung di balik dalih “berkas lengkap di sistem” apabila substansi perpindahan tugas dan asal wilayah peserta bertentangan dengan akal sehat.

Melalui surat konfirmasi 172/SKK.SIM/IX/2026, redaksi menuntut pertanggungjawaban terbuka dari Kepala SMAN 3 Tambun Selatan dan panitia SPMB atas tiga poin krusial:

  1. Validasi Asal Wilayah: Bagaimana panitia bisa meloloskan siswa yang tinggal di dekat sekolah masuk lewat jalur PTO, dan dari wilayah mana sebenarnya mutasi orang tua yang bersangkutan berasal?
  2. Uji Keabsahan Surat Tugas: Apakah kepala sekolah dan panitia pernah memverifikasi langsung keaslian surat penugasan ke instansi penerbit, atau sekadar menjadi “tukang stempel” berkas yang diduga direkayasa?
  3. Pertanggungjawaban Pejabat Verifikator: Siapa oknum panitia dan pejabat sekolah yang memeriksa, memvalidasi, serta menandatangani penetapan kelulusan peserta jalur PTO bermasalah tersebut?

Dugaan Pembiaran Sistematis yang Merampas Hak Anak

Sikap bungkam Kepala SMAN 3 Tambun Selatan dan panitia, yang diperparah dengan sikap buang badan Kepala KCD Wilayah III Rina Parlina, mengindikasikan lemahnya komitmen terhadap penyelenggaraan SPMB yang bersih. Jika pengawasan di tingkat KCD hanya sebatas formalitas dan kewenangan sekolah dijadikan tameng untuk menutup-nutupi dugaan penyimpangan, maka hak pendidikan anak-anak warga sekitar yang mendaftar sesuai prosedur telah dirampas secara sistematis.

Suara Indonesia Membangun mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah untuk segera turun melakukan audit investigatif terhadap seluruh berkas kelulusan jalur PTO di SMAN 3 Tambun Selatan, sekaligus mengevaluasi kinerja pengawasan KCD Pendidikan Wilayah III.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta prinsip keberimbangan pemberitaan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, redaksi Suara Indonesia Membangun tetap membuka ruang hak jawab resmi bagi Kepala SMAN 3 Tambun Selatan, panitia SPMB, Kepala KCD Pendidikan Wilayah III Rina Parlina, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk membuktikan bahwa proses seleksi tersebut bersih dari praktik kecurangan. ( TIM )

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *