
SIM KOTA BEKASI — Pernyataan Humas SMAN 16 Kota Bekasi, Suratman, yang mengaku merasa dibohongi orang tua peserta didik dalam persoalan dokumen jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (PTO), justru membuka pertanyaan lebih besar: di mana fungsi pengawasan dan verifikasi panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027?
Apakah proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah negeri cukup hanya berlandaskan kepercayaan terhadap dokumen yang diserahkan orang tua, tanpa memastikan kebenaran substansinya?
Persoalan ini bukan perkara sepele. Ketika sebuah sekolah menetapkan kelulusan peserta didik melalui jalur PTO, terdapat tanggung jawab administratif untuk memastikan bahwa persyaratan yang digunakan benar-benar sesuai ketentuan.
Ironisnya, ketika salah satu dokumen perusahaan yang menjadi dasar perpindahan tugas orang tua dipertanyakan keberadaannya, pihak sekolah justru menyatakan merasa dibohongi.
KRONOLOGI INVESTIGASI: DOKUMEN DISERAHKAN,
KEJANGGALAN TERUNGKAP
Pada 23 Oktober 2026, Media Suara Indonesia Membangun (SIM) melayangkan surat konfirmasi Nomor 174/SKK.SIM/X/2026 kepada SMAN 16 Kota Bekasi terkait penerimaan tiga peserta didik asal SMP di wilayah Kota Bekasi melalui jalur PTO.
Kemudian pada 3 November 2026, pihak sekolah mengundang awak media untuk melakukan klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut, Humas SMAN 16, Suratman, menyerahkan salinan bundel dokumen ketiga peserta didik yang dipersoalkan.
Dari dokumen tersebut, tim investigasi melakukan penelusuran terhadap salah satu perusahaan yang tercantum dalam SK perpindahan tugas orang tua, yakni PT SSA yang beralamat di Jalan Kodau, Jati Mekar, Jatiasih.
Hasil pengecekan lapangan sementara tidak menemukan keberadaan perusahaan sebagaimana tercantum dalam dokumen yang diperiksa.
Temuan ini tentu membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan legalitas perusahaan, kebenaran alamat, serta keabsahan dokumen perpindahan tugas yang digunakan dalam proses seleksi.
Namun, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah bagaimana dokumen tersebut dapat melewati proses verifikasi hingga peserta didik dinyatakan lolos?
MENGAKU DIBOHONGI, TETAPI SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Suratman menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak melakukan pengecekan langsung ke lokasi perusahaan yang tercantum dalam dokumen PTO.
“Kami itu kan menerima memvalidasi berkas yang dibawa anaknya. Jujur kami tidak datang ke tempat PTO yang terlampir di berkas, karena berangkat dari aplikasi yang ada, anak juga enggak ada bayar apa pun, berangkat dari percaya saja, enggak ada pikiran lain-lain,” ungkap Suratman.
Bahkan, ia mengaku merasa dibohongi orang tua peserta didik.
“Saya merasa dibohongin orang tua juga. Saya rencana memanggil anaknya, mau ngobrol juga sama bapaknya, kenapa ente memberikan dokumen yang tidak tepat. Saya akan telusuri sampai sana sama tim,” ujarnya.
Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian serius.
Mengapa tanggung jawab verifikasi seolah baru dipersoalkan setelah media melakukan investigasi dan menemukan kejanggalan?
Apakah panitia tidak memiliki mekanisme pemeriksaan untuk memastikan perusahaan pemberi SK mutasi benar-benar ada dan perpindahan tugas orang tua memang terjadi?
Jika sekolah hanya menerima dokumen berdasarkan kepercayaan, lalu apa fungsi verifikasi yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses seleksi?
Mengaku dibohongi orang tua tidak serta-merta menghapus tanggung jawab penyelenggara seleksi. Sebab, keputusan menerima atau tidak menerima peserta didik tetap melewati proses administrasi dan penetapan oleh pihak sekolah sesuai kewenangannya.
PANITIA JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK ALASAN PERCAYA
Dalam penyelenggaraan pendidikan negeri, integritas administrasi bukan perkara formalitas. Setiap dokumen yang menjadi dasar kelulusan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jika terdapat dokumen yang diduga tidak benar, pertanyaan berikutnya bukan hanya siapa yang menyerahkan dokumen tersebut, melainkan bagaimana dokumen itu dapat diterima dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
Kepala sekolah dan panitia SPMB perlu menjelaskan secara terbuka:
Siapa yang melakukan pemeriksaan dan validasi dokumen PTO?
Apakah perusahaan penerbit SK mutasi pernah diverifikasi?
Apakah terdapat bukti perpindahan tugas orang tua yang dapat dipertanggungjawabkan?
Apakah surat keterangan domisili digunakan sebagai pengganti persyaratan perpindahan tugas?
Siapa yang memberikan persetujuan akhir terhadap kelulusan peserta didik?
Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat dicegah melalui pemeriksaan administrasi justru berujung pada saling melempar tanggung jawab.
HAK PESERTA DIDIK LAIN JANGAN MENJADI KORBAN
Di balik setiap kursi sekolah negeri terdapat kesempatan pendidikan yang diperebutkan banyak anak.
Apabila kemudian terbukti ada peserta yang lolos menggunakan dokumen tidak sah atau persyaratan yang tidak sesuai ketentuan, maka dampaknya berpotensi merugikan peserta didik lain yang telah mengikuti seleksi secara jujur dan memenuhi persyaratan.
Karena itu, dugaan penyimpangan PTO tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan antara orang tua dan sekolah.
Ada aspek keadilan seleksi, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak peserta didik yang harus diperiksa.
DISDIK JABAR DAN INSPEKTORAT JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN
Media SIM mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penerimaan jalur PTO di SMAN 16 Kota Bekasi.
Pemeriksaan harus mencakup keabsahan dokumen, keberadaan perusahaan, proses verifikasi, keterlibatan panitia, hingga dasar penetapan kelulusan.
Apabila ditemukan indikasi pemalsuan dokumen atau tindak pidana lainnya, persoalan tersebut patut diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
JANGAN SAMPAI SEKOLAH HANYA BERANI MENYALAHKAN ORANG TUA, TETAPI LUPA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PROSES SELEKSI.
Pada akhirnya, publik tidak cukup hanya mendengar pengakuan bahwa pihak sekolah merasa dibohongi. Publik membutuhkan jawaban: apakah prosedur telah dijalankan, siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi, dan apakah kelulusan yang telah ditetapkan benar-benar sah menurut ketentuan?
Sebab, kepercayaan boleh menjadi dasar hubungan antarmanusia, tetapi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru, kepercayaan tidak boleh menggantikan kewajiban verifikasi.
Tim Investigasi Redaksi
Media Suara Indonesia Membangun (SIM)
