Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Serba Guna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati dan menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Bambam Setia Aji memaparkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki wilayah seluas 299.177,85 Ha, berlokasi sangat dekat dengan ibukota negara, dan berbatasan dengan delapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta tiga Kabupaten/Kota di Banten.
Letak strategis ini, menjadikan Kabupaten Bogor salah satu wilayah ‘gula’ untuk tempat tinggal dan berusaha, sehingga tidak dipungkiri memiliki jumlah penduduk terbanyak di tingkat kabupaten/kota, baik di Jawa Barat maupun di Indonesia.
Untuk melaksanakan kewenangan konkuren daerah, baik pelayanan dasar, pelayanan non dasar dan pilihan, perlu disusun perencanaan pembangunan tahu- nan yang komprehensif dan adaptif.
“Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 diawali dengan penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2027 yang puncaknya dibahas bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam wadah Forum Konsultasi Publik,” ujar dia. Kamis (12/02/2026).
Menurutnya, forum ini dilaksanakan setelah melewati tahapan Musrenbang kelurahan/desa serta Musrenbang kecamatan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan partisipatif dan bottom-up, dikolaborasi dengan pendekatan teknokratik perangkat daerah yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2027,serta memedomani janji politis kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
Hadir dalam forum ini berbagai unsur seperti DPRD, Forkopimda, Lembaga instansi vertikal, para tokoh agama, ketua perhimpunan, asosiasi, lembaga, organisasi seluruh perangkat daerah, desa/lurah, pemuda dan mahasiswa, dunia usaha, akademisi, dan unsur lainnya baik yang hadir secara daring maupun luring.
Adapun, tema pembangunan daerah tahun 2027 adalah pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah kemis- kinan dan pengangguran dengan 4 (empat) prioritas, yaitu penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola, pengembangan ekonomi lokal terintegrasi, percepatan pemenuhan sarana dan prasarana layanan dasar dan non dasar, serta penguatan layanan inklusif dan berkeadilan.
Pertimbangan prioritas ini diusung yakni ketimpangan wilayah yang sangat tinggi, dimana tahun 2024 mencapai 0,967 poin. Jumlah penduduk miskin yang sangat besar, yaitu 401,86 ribu orang, seimbang dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, bahkan terbanyak di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi,bahkan meningkat sebesar 0,35%dari tahun 2024,” imbuh dia.
Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga menurun sebesar 1,63%. Wilayah Bogor bagian barat dan bagian timur perlu dikembangkan secara ekonomi untuk membangkitkan perekonomian daerah secara massif,” tambah dia.
Bambam menyampaikan, seiring dengan perjalanan tahapan perencanaan, kemam- puan keuangan daerah di tahun 2027 diharapkan mampu mendanai kebutuhan prioritas daerah yang dialokasikan untuk 74 perangkat daerah, yang melayani 40
kecamatan 416 desa dan 19 kelurahan. Semoga terwujud perencanaan yang merepresentasikan hasil pendekatan partisipatif,bottom-up,teknokrati,top- down,dan politis yang disinergikan dengan hasil penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD,sehingga hasil dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bogor pada tahun 2027
mendatang,” papar dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan kegiatan ini sangat penting. Apalagi dihadiri oleh seluruh stakeholder. ‘’Biasanya kan pada waktu ini kita sedang disibukkan dengan pemeriksaan kita lagi disibukan pelaksanaan tapi kita langsung merencanakan mimpi 2 tahun kedepan mau ngapain,” ujarnya.
Ajat menjelaskan bahwa, Bupati Bogor, Rudy Susmanto berpesan memang saat ini kemiskinan masih tinggi, walaupun secara presentase berada dibawah nasional namun tetap harus ditangani. “Kita inginnya semua tidak ada yang miskin dan kedepan kita memimpikan sebagai amanah presiden kemiskinan itu harus nol, kalo bisa kita ikhtiar ke sana,” ungkapnya.
Terlebih, kata dia, saat ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) itu masih tinggi. Oleh karena itu Bupati inginkan adanya program padat karya sehingga orang yang memang tidak memiliki pekerjaan bisa tetap beraktivitas.
“Bantuan keuangan desa itu memang dibesarkan nilainya dan harapannya itu bisa menjadi penggerak ekonomi lokal, bisa dengan pendekatan padat karya salah satunya itu,” terang dia.
Kemudian, program infrastuktur. Menurutnya, mungkin masyarakat hanya melihat perbaikan jalan saja. Secara filosofi, perbaikan jalan akan membuka akses untuk memudahkan masyarakat. “Untuk mempermudah distribusi barang, orang mau sekolah, orang mau mudah mau belanja, bekerja, hal-hal itu mudah- mudahan itu juga menjadi salah satu bagiandari upaya menurunkan penganguran dan kemiskinan,” kata dia.
Disamping itu, kata Ajat, Bupati ingin adanya program yang terintegrasi antar dinas. “Misalnya Dispora melakukan pela- tihan, kemudian di Disdagin menyiapkan alat-alat, DiskopUkm membantu pema- saran, BUMD perbankan membantu pembiayaan. Itu yang diarahkan oleh pak Bupati,” terang dia.
“Mudah-mudahan semua ini bisa mediwujudkan bahkan bukan 2027 tapi 2026,” tambah dia.
Selanjutnya, pengembangan wilayah. Ajat menyebut ada beberapa ketimpangan, yaitu disparitas antara wilayah tengah, timur dan barat. Kata dia, semoga ketimpangan itu dapat berangsur-angsur dapat diturunkan melalui kegiatan implementatif yang diarahkan oleh Bupati, misalnya pada kurun waktu 1 tahun terakhir dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Ada beberapa perubahan yang telah dilakukan selama 1 tahun ini oleh pak Bupati dan itu harus didorong serta agar tumbuh pusat-pusat ekonomi baru. Oleh karena itu kita akan kembangkan di timur kemudian kembangkan di barat,” pungkasnya.
