Bogor,, SIM.Com.
Dari awal pekerjaan proyek hingga selesai, tidak di temukan berapa besar anggaran tang di gabuskan untuk oroyek tersebut, apakah berjumlah ratusan juta atau milyaran. Proyek Pembuatan Dinding Penahan Tanah ( DPT) yang terletak di Jalan Raya Cilebut Desa Cilebut Timur kecamatan Sukaraja, adalah salah satu objek Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor.
Sekedar untuk di informasikan kembali bahwa pekerjaan DPT ini di kerjakan awal tahun 2026 pada awal bulan Pebruari, dan menurut warga sekiar bahwa lonsornya tanah di sepanjang jalan raya Bojonggede – Cilebut arah kota bogor sudah lama banyak yang longsor, termasuk ini yang sudah di pasang Bronjong sekarang, kata warga . dimana saat itu , Pekerjaan DPT tersebut sudah hampir rampung dan mau PHO , namun semenjak proyek DPT itu dimulai hingga mau selesai tidak pernah ada di temukan papan proyek, sehingga tidak di ketahui ketahui berapa anggaran , bagaimana Speksifikasi dan berapa volume proyek tersebut.
Ketika hal ini di konfirmasi oleh media ini ke DPUPR yang saat ini telah DPU , ternyata kegiatan tersebut adalah di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dimana saat ini di budangi oleh Kepala Bidang Ujang Supandi .
Ketika , Media SIM menanyakan Ujang Supandi, melalui WA ( 8/4) mengatakan ” Proyek itu didanai BTT ( Belanja Tak Terduga ) dimana Proses pembayaran nya adalah di kerjakan dulu baru di bayar.
Namun,. Apes menimpa pelaksana , Masih dakam proses PHO ternyata DPT yang sudah dalam proses penagihan justru Ambruk lagi , sehingga Batu yang telah terikat dalam Bronjong sudah jatuh ke kali.
Kemudian , Pelaksana yang hingga saat ini tidak di ketahui Dari Perusahaannya telah selesai memperbaiki proyek tersebut pada bulan Juni yang lalu. Namun , muncul pertanyaan Masyarakat dan LSM , dan Organisasi Wartawan di kabupaten Bogor.
Salah satu organisasi wartawan yang konsen mengontrol proses ini adalah Organisasi Jurnalistik AJUDIKASI TERSIGAP NUSANTARA .
Menurut ketua umum AJUDIKASI TERSIGAP NUSANTARA, W.Marulak bahwa Berkaitan dengan Proyek DPT yang di Cilebut timur ini sudah menjadi perhatian khusus , sebab dari awal pelaksanaan pembuatan DPT ini berpotensi melanggar Pengelolaan keuangan Daerah sebab saat itu , pemda kabupaten Bogor belum menetapkan anggaran APBD tahun 2026 , tetapi proyek ini sudah berjalan.
Sehingga muncul pertanyaan , Dari mana sunber pembiayaan proyek ini , ketika di cek di LPSE, Ternyata belum ada proses lelang .
Foto : Dokumen Kondisi DPT saat ambruk sebelum di PHO. ( April)2026)
Melihat kondisi ini , Media Suara Indonesia Membangun ( SIM ) mecoba mencari tahu siapa pelaksana Proyek tersebut,.
Mengingat Proyek tersebut ambruk sebelum di bayar , maka dapat di pastikan bahwa dalam proyek tersebut pelaksana Nurhadi sebagai pelaksana sangat di mungkinkan mengalami kerugian.
Akan tetapi, muncul pertanyaan , darimana orang menilai bahwa Nurhadi mengalami kerugian semenrara Dari awal siapapun tidak Tahu berapa anggaran yang di pakai untuk proyek tersebut.
Ketika Media SIM konfirmasi kepada Nurhadi, terkait besaran dana yang terpakai dalam pembuatan DPT ini , Nurhadi Hingga berita ini juga Bungkam bahkan memblokir Nomor media ini .
Namun karena Media ini belum memperoleh informasi yang Konfrehensif Terkait Berapa Anggaran, Bagamana Speksifikasi proyek tersebut , Justru Nurhadi mengatakan melalui WA nya mengatakan ‘ Ini bukan BTT bang, ini proyek Reaktif Udalah Bang Tidak usah membahas itu , Minta Notek bang ‘ katanya kepada Media ini.
Tapi media ini menolak dan tidak memberikan Norek seperti yang di minta Nurhadi , karena Media ini meminta agar. Nurhadi memberikan jawaban dan meminta agar Nurhadi memberikan waktu untuk bertemu , namun hingga berita ini di tayangkan tidak ada jawaban sepatah kata pun.
Yang menjadi pertanyaan adalah , dapatkan Proyek DPTini di kategori kan Proyek SILUMAN. ???
Mengapa pihak PU dan Pelaksana ( Nurhadi ) tidak mau memberikan informasi terkait jumlah Anggaran yabg di pakai , dan nengapa pihak pelaksana beda pendapt dengan jepala Bidang Jalan dan Jembatan , Iwan Supandi.. ??
Melihat Sulitnya Transparaansi berkaitan BTT (belanja tak tergduga ) rahun 2025-2026 ini , ketua umum AJUDIKASI TERSIGAP NUSANTARA ,W Marulak meminta Agar Inspektorat dan Aparat Penegak ( APH ) melakukan Pemeriksaan secara intensif , karena objek ini adalah bukan kategori ibjek BTT , Karena objek tersebut bukan ambruk secara tiba-tiba tapi sudah lana ambruk. Artinya pihak DPU diduga sudah melabggar PP bo 16 tahun 2019, tentang prosedural penetapan BTT., apakah ini modus baru menghindari proses lelang sehingga anggaran Reguler juga di BTT kan ? ungkap W.Marulak Marpaung..( TIM)
