Tangerang — Penambahan 7 Rukun Tetangga (RT) dan 1 Rukun Warga (RW) di Desa Jatimulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatimulya, Damanhuri, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah terkait pembentukan struktur wilayah baru tersebut.
Damanhuri mengatakan, BPD sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan ataupun undangan resmi mengenai rencana penambahan RT dan RW. Padahal, BPD memiliki peran penting dalam pembahasan dan pengambilan keputusan desa.
“BPD tidak mengetahui dan tidak pernah diajak musyawarah soal pembentukan 7 RT dan 1 RW. Padahal BPD wajib dilibatkan,” ujarnya.
Dugaan Ada Kepentingan Jelang PAW Kepala Desa
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa penambahan RT dan RW tersebut diduga memiliki kaitan dengan persiapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Jatimulya. Penambahan struktur baru ini dinilai berpotensi menambah jumlah suara bagi kandidat tertentu pada pemilihan PAW mendatang.
Saat ini Desa Jatimulya dipimpin oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa, Haji Franky.
LSM Pasundan Desak Proses PAW Dipercepat
Isu ini juga mendapat perhatian dari LSM KPK Pasundan Pemerhati Pemerintahan. Ketua LSM, Rudi, meminta BPD untuk segera bertindak cepat dengan menyurati pihak terkait guna mempercepat proses PAW Kepala Desa.
“Kami berharap BPD segera melayangkan surat agar PAW tidak lagi ditunda. Masyarakat butuh kepala desa definitif secepatnya,” tegasnya.
Masyarakat Butuh Kepastian
Keberadaan kepala desa definitif dianggap penting untuk memastikan pelayanan publik, pembangunan desa, hingga program-program strategis dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PJ Kepala Desa Jatimulya belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini maupun dugaan adanya kepentingan tertentu dalam penambahan RT dan RW.( Handrik/Red)
