BOGOR – Keberadaan dua unit papan reklame yang sebelumnya berdiri di area lahan SDN Jampang 05, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, kini menyisakan tanda tanya. Kedua papan reklame tersebut diketahui sudah tidak berada di lokasi. Namun, ironisnya, kepala sekolah, guru, hingga penjaga sekolah mengaku tidak mengetahui kapan dan siapa yang melakukan pembongkaran.
Kondisi tersebut menjadi sorotan aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB), Zefferi. Menurutnya, hilangnya dua papan reklame itu justru memunculkan pertanyaan baru terkait transparansi pemanfaatan aset pendidikan milik pemerintah daerah.
Sebelumnya, keberadaan dua unit reklame tersebut telah menjadi perhatian KPKB karena diduga memanfaatkan area lahan sekolah untuk kepentingan komersial.
Saat dikonfirmasi kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rameni, maupun pihak sekolah, diperoleh keterangan bahwa papan reklame sudah tidak berdiri lagi. Namun, pihak sekolah mengaku tidak mengetahui waktu maupun pihak yang melakukan pembongkaran.
Ironisnya, ketika Zefferi menyampaikan informasi tersebut kepada Sekdis Pendidikan, respons yang diterima hanya sebatas ucapan, “Terima kasih informasinya.”
Padahal, menurut KPKB, persoalan ini tidak berhenti pada hilangnya papan reklame. Publik berhak mengetahui siapa yang membongkar, atas perintah siapa, serta apakah pembongkaran tersebut dilengkapi dokumen dan berita acara resmi.
“Kalau memang sudah dibongkar, siapa yang membongkar? Apakah Dinas Pendidikan, pihak sekolah, Satpol PP, atau pemilik reklame? Jangan sampai papan reklame bisa berdiri bertahun-tahun, tetapi ketika diturunkan tidak ada satu pun pihak sekolah yang mengetahui,” tegas Zefferi.
KPKB juga mempertanyakan riwayat keberadaan dua papan reklame tersebut sejak 2021. Selama kurang lebih lima tahun, siapa yang memberikan izin atau persetujuan pemanfaatan lahan? Apakah ada perjanjian kerja sama? Bagaimana dengan kewajiban pajak reklame kepada pemerintah daerah?
Zefferi menegaskan, pihaknya tidak ingin berspekulasi bahwa pembongkaran dilakukan untuk menghilangkan barang bukti. Namun, waktu pembongkaran yang berdekatan dengan munculnya sorotan publik perlu dijelaskan secara transparan.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi pemerintah harus membuka fakta. Jangan sampai ketika aktivis mulai mempertanyakan legalitas reklame, fisiknya sudah tidak ada, sementara dokumen dan pertanggungjawabannya juga tidak jelas,” ujarnya.
KPKB mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, BPKAD, Bappenda, serta Satpol PP agar tidak saling melempar tanggung jawab dan segera memberikan penjelasan terbuka.
KPKB meminta dilakukan penelusuran terhadap sejumlah hal:
- Dasar izin pemasangan dua unit papan reklame sejak 2021.
- Status lahan sekolah dan legalitas pemanfaatan aset daerah.
- Identitas pemilik atau perusahaan pemasang reklame.
- Perjanjian kerja sama serta potensi penerimaan daerah.
- Riwayat pembayaran pajak reklame dan kewajiban lainnya.
- Pihak yang memerintahkan serta melaksanakan pembongkaran.
- Berita acara, surat perintah, dan dokumentasi pembongkaran.
BAGI KPKB, REKLAME ROBOH BUKAN BERARTI PERSOALAN SELESAI.
Justru pemerintah daerah harus menjelaskan bagaimana dua papan reklame tersebut bisa berdiri di lingkungan sekolah selama bertahun-tahun, siapa yang memberikan persetujuan, serta bagaimana pertanggungjawaban pemanfaatan aset pendidikan tersebut.
KPKB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Jangan sampai aset pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan belajar mengajar justru menjadi ruang komersial yang pengelolaannya tidak transparan.
Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi mengenai pihak yang membongkar kedua papan reklame tersebut masih diperlukan..TIM /Red/Zep
