SIM BEKASI — Pekerjaan pemeliharaan Gedung B Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, kembali mendapat perhatian. Sorotan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan pekerja serta efektivitas pengawasan terhadap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pekerja melaksanakan pekerjaan tanpa terlihat menggunakan perlengkapan keselamatan kerja secara lengkap. Helm keselamatan, sepatu pelindung, sarung tangan, dan rompi keselamatan tidak tampak digunakan secara memadai.
Kondisi tersebut menimbulkan perhatian serius karena pekerjaan berlangsung pada bangunan bertingkat yang memiliki potensi risiko kecelakaan kerja.
Pertanyaannya, siapa yang memastikan para pekerja menggunakan alat pelindung diri sebelum pekerjaan dimulai?
Selain aspek K3, keberadaan pengawas di lapangan juga perlu mendapat perhatian.
Saat pekerjaan berlangsung, konsultan pengawas maupun pihak yang secara jelas mewakili pelaksana pekerjaan tidak terlihat berada di lokasi.
Jika pengawasan telah berjalan, bagaimana kondisi penggunaan APD tersebut masih dapat ditemukan?
Telah Disampaikan, Namun Kembali Ditemukan
Persoalan K3 telah dikonfirmasi oleh tim media kepada Sekretaris BAPENDA Kota Bekasi, Edi Supriyadi, melalui WhatsApp pada Rabu (9/9/2026).
Edi merespons bahwa pihaknya akan memberikan teguran.
“Nanti saya tegur, makasih masukannya, coba tanya langsung aja K3 ke mandornya.”
Namun, berdasarkan pantauan kembali pada Jumat (11/9/2026), masih terlihat pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan K3 secara memadai.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: apakah teguran tersebut telah ditindaklanjuti dan diawasi, atau hanya berhenti pada respons melalui pesan WhatsApp?
Apabila kondisi serupa kembali ditemukan setelah persoalan disampaikan kepada pejabat terkait, efektivitas pengawasan perlu dievaluasi secara serius.
K3 Bukan Semata-Mata Tanggung Jawab Mandor
Menempatkan persoalan keselamatan hanya sebagai tanggung jawab mandor perlu dikaji kembali.
Dalam pekerjaan konstruksi, aspek keselamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pekerjaan. Pengendalian risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan memerlukan keterlibatan seluruh pihak sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Hal ini semakin penting karena pekerjaan berlangsung di lingkungan kantor pemerintahan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah pelaksana pekerjaan telah memenuhi kewajiban keselamatan, apakah pengawas berada di lokasi sesuai kebutuhan pekerjaan, dan apakah pemberi pekerjaan melaksanakan pemantauan secara berkala.
Anggaran Publik Memerlukan Pengawasan yang Transparan
Persoalan ini juga berkaitan dengan aspek akuntabilitas.
Pekerjaan pemeliharaan fasilitas pemerintah tidak cukup dinilai hanya dari tampilan bangunan atau penyelesaian pekerjaan. Keselamatan pekerja, kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap ketentuan, serta mekanisme pengawasan juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, BAPENDA Kota Bekasi perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pihak pelaksana pekerjaan, konsultan atau petugas pengawas, mekanisme penerapan pengawasan K3, serta langkah yang telah dilakukan setelah temuan tersebut disampaikan.
Publik juga berhak memperoleh penjelasan: jika pengawasan telah berjalan, mengapa persoalan penggunaan APD masih terlihat?
Selain itu, siapa yang bertanggung jawab memastikan persoalan tersebut tidak kembali terjadi?
Sorotan ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Namun, ketika pekerjaan menggunakan anggaran publik dan dilaksanakan di fasilitas pemerintahan, standar keselamatan dan pengawasan seharusnya dapat dipantau serta diuji secara terbuka.
Pengawasan seharusnya berjalan sejak awal, bukan baru dilakukan setelah mendapat sorotan media. TIM
