Bogor. Suara Indonesia membangun.com
Pemeriksaan Bupati Bogor dan beberapa pejabat pemerintah kabupaten Bogor terkait Upah pungut dan Pengadaan Barang jasa yang di lakukan di Mako Polres Bogor, kamis ( 29/10 ) semakin menunjukkan bahwa Hubungan Bupati Bogor Rudi Susmanto dengan Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) cukup dekat .
Seperti yang di ketahui oleh masyarakat kabupaten Bogor , khususnya para pegiat Antikorupsi dan Media massa bahwa Pemerintahan kabupaten Bogor dalam kurun waktu 3 bulan belakangan ini banyak di Rundung nasalah hukum , bagaikan bulan-bulan Aparat Penegak hukum ( APH ) . Dimana para APH dari beberapa Lembaga Seperti KEJAKSAAN, KEPOLISIAN bahkan KPK seakan Berlomba-lomba menunjukkan ” SIMPATIK” nya kepada pemerintahan kabupaten Bogor yang saat ini di pimpin Bupati Rudi Susmanto.
Sekedar mengingatkan jan kembali bahwa ke tiga Lembaga APH tersebut telah MENUNJUKKAN KINERJA nya di kabupaten Bogor antara lain :
- Penangkapan ASN yang bernama BRN oleh lembaga KEJAKSAAN terkait Kasus Lelang pekerjaan RSUD Kabupaten Bogor.
- Penggeledahan Kantor Disdik kabupaten ( 28/9) oleh KPK dengan nenyita 3 koper Dokumen , namun sayang , hingga saat ini terkait penyitaan ini belum ada hasil dari Penggeledahan tersebut , bahkan Banyak MENDUGA , bahwa Penggeledahan tersebut adalah dalam Rangka PENGAMANAN berbagai kasus yang ada di kabupaten Bogor.
- Penggeledahan Kantor ATR/BPN di kabupaten Bogor oleh Dua Lembaga / Institusi , Yaitu Penggeledahan terkait PTSL oleh Dirkrimsus Mabes Polri yang kemudian Di kantor yang sama KPK melakukan Penangkapan terhadap Kasus PBG Sumarecon.
- Kemudian Penangkapan kasus OTT terkait Upah Pungut dengan Barang bukti 1,5 Milyar Rupiah.
Terkait Berbagai kasus ini pun , masyarakat kabupaten Bogor khususnya Para pegiat antikorupsi dan Media massa pun menjadi beritanya -tanya dalam perkembangan penanganan perkara ini , sehingga Media massa yang meliput di kabupaten Bogor memberikan Pemberitaan berdasarkan tanggapan masyarakat yang menyampaikan berbagai tanggapan , sebab dari mulai adanya penggeledahan di kantor Disdik kabupaten Bogor oleh KPK , dan setelah OTT di Bapenda belum ada perkembangan dari kasus tersebut, bahkan belum ada tanda -tanda bakal ada tersangka,.
Melihat kondisi ini , Muncul berbagai Pertanyaan.. Apakah di kabupaten para APH sudah tidak ” BERSAHABAT ” dengan Pemerintah kabupaten Bogor ??
Ketua Umum AJUDIKASI TERSIGAP NUSANTARA, W.MARULAK MARPAUNG, mengatakan ” Pemeriksaan Para Saksi di Mako Polres Bogor adalah Jawaban Pertanyaan publik ….
Menurut Ketua Umum organisasi AJUDIKASI TERSIGAP NUSANTARA, W.Marulak Marpaung mengatakan , ” Pemeriksaan Bupati dan Beberapa ASN dan Wakil Bupati ( 29/10) di Mako Polres Bogor menjawab Semua pertanyaan Masyarakat , Bahwa Dugaan Masyarakat terkait Instusi LEMBAGA ANTI RASUAH Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Dapat di Perintah oleh Bupati Bogor supaya melakukan pemeriksaan kepada nya dan keoada bawahannya di Mako Polres Bogor, Bahkan menurut informasi bahwa dalam Agenda Pemeriksaan harian KPK tidak ada nama Rudi Susmanto yang akan di periksa , Menjadi pertanyaan kami saat ini adalah BILA BUPATI BOGOR , Rudi Susmanto tidak Terdaftar sebagai Saksi yang ikut di Periksa , Untuk apa Rudi Susmanto hadir di Polres Bogor saat Pemeriksaan Wabub dan beberapa ASN tersebut. ?! apakah Dia dalam rangka mengawasi Interogasi KPK ? dan sebenarnya Pemeriksaan Saksi ini ini untuk Terduga Siapa ? Bukankah dari Barang bukti 1,5 Milyar harusnya KPK sudah dapat menetapkan Siapa tersangka dan kemudian saat ini Barang bukti 1’5 Milyar ada dimana , SIAPA PEMBERI dan SIAPA PENERIMA dalam kasus OTT ini… ?! , Sampai sekarang tidak jelas .., Apakah kasus OTT BAPENDA ini dalam Rangka PENGALIHAN KASUS BESAR Di Disdik kabupaten Bogor terkait Pengadaan Barang jasa yang di geledah KPK , sebab pemeriksaan di Polres Bogor menunjukkan KEDEKATAN YANG MESRA TAPI DIDUGA DI SELIMUTI INTERVENSI ?? .TIM.
